Pasal 8

(1) Pemerintah Pusat membantu pendanaan

penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran

2021, No.206 -5-

pendapatan dan belanja negara sesuai dengan

kemampuan keuangan negara dan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membantu

pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi

pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan

masyarakat.

(3) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi

pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupakan bagian dari alokasi anggaran fungsi

pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja

negara.

(4) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi

dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupakan bagian dari alokasi anggaran fungsi agama

dalam anggaran pendapatan dan belanja negara pada

Kementerian.

(5) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi

pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) merupakan bagian dari alokasi anggaran

di luar fungsi pendidikan dan fungsi agama dalam

anggaran pendapatan dan belanja negara pada

kementerian/lembaga.

Bagian Keempat

Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren yang Bersumber

dari Pemerintah Daerah