Pasal 7

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Perunding PPI,

ketua Tim Perunding PPI dapat membentuk kelompok

perunding bagi suatu Perundingan Perjanjian

Perdagangan Internasional serta menetapkan tugas kelompok perunding tersebut.

(2) Susunan keanggotaan kelompok perunding sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap perundingan.

www.peraturan.go.id

2017, No.187

(3) Penambahan, pemberhentian, dan penggantian anggota

kelompok perunding sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan oleh ketua Tim Perunding PPI.

(4) Kelompok perunding sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri dari:

• tim pelaksana perundingan, yang bertugas

melakukan perundingan, mengamankan, dan

memperjuangkan posisi dan strategi suatu Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional

sesuai arahan Tim Perunding PPI.

• tim teknis perundingan, yang bertugas menganalisa, menyiapkan, dan merumuskan bahan-bahan suatu

Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional

dan keperluan teknis lain yang diperlukan tim pelaksana perundingan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a.

(5) Tim pelaksana perundingan dan tim teknis perundingan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari

anggota Tim Perunding PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pejabat kementerian/lembaga pemerintah

non kementerian terkait, dan/atau tenaga ahli.

(6) Tim pelaksana perundingan dan tim teknis perundingan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada di bawah

koordinasi ketua Tim Perunding PPI.