Pasal 4

(1) Jaminan terhadap Pinjaman Langsung yang dilakukan oleh BUMN

sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a dapat diberikan sepanjang:

• BUMN tersebut:

www.peraturan.go.id

2015, No.167 5

1. 100% (seratus persen) modal atau sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat; atau
2. sahamnya hanya dimiliki oleh Pemerintah Pusat bersama- sama dengan BUMN lain yang 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat.

• BUMN tersebut memiliki kondisi keuangan yang sehat dan Kemampuan Membayar berdasarkan hasil Penilaian Kelayakan; dan
• proyek infrastruktur yang akan disediakan:

1. tercantum dalam daftar proyek infrastruktur yang:

• ditetapkan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;
• ditetapkan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian; atau
• sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional berdasarkan surat pernyataan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

1. memenuhi Kelayakan Ekonomi dan Kelayakan Finansial berdasarkan hasil Penilaian Kelayakan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c,

dapat dikecualikan terhadap BUMN yang sedang melaksanakan penugasan untuk menyediakan infrastruktur berdasarkan Peraturan Presiden.