Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan

menyelenggarakan fungsi:

www.peraturan.go.id

2019, No.235 -9-

• perumusan kebijakan di bidang pengelolaan hukum

dan peraturan perundang-undangan badan usaha milik negara;

• koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di

bidang pengelolaan hukum dan peraturan perundang-

undangan badan usaha milik negara;

• pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di

bidang pengelolaan hukum dan peraturan perundang- undangan badan usaha milik negara; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kelima

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia,

Teknologi, dan Informasi