Pasal 16

Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, Menteri

Perindustrian mendukung perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, fasilitasi penyelesaian

permasalahan, penetapan sebagai obyek vital nasional

sektor industri, penetapan pedoman, dan/atau pembentukan komite kawasan industri.