Pasal 15

(1) Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, Menteri

Perhubungan:

• menetapkan lingkup pembangunan,

pengembangan dan pengoperasian serta

pentahapan pembangunan Pelabuhan Hub

Internasional Kuala Tanjung yang diajukan oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero);

• menetapkan izin pembangunan dan izin pengoperasian Pelabuhan Hub Internasional

Kuala Tanjung;

• melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap teknis serta melakukan evaluasi atas

www.peraturan.go.id

2018, No.164 -11-

pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Hub

Internasional Kuala Tanjung yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero); dan

• menetapkan pemberian konsesi dari

Penyelenggara Pelabuhan kepada PT Pelabuhan

Indonesia I (Persero).

(2) Penetapan izin dan konsesi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya seluruh dokumen yang

dipersyaratkan secara lengkap dan benar sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.