Pasal 47

(1) Administrator KEK yang dibentuk sebelum berlakunya

Peraturan Presiden ini, tetap melaksanakan tugasnya

sampai dengan dibentuknya Administrator KEK yang baru oleh Dewan Nasional berdasarkan Peraturan

Presiden ini.

(2) Untuk pelaksanaan tugas Kepala Administrator

berdasarkan Peraturan Presiden ini, menteri/kepala

lembaga selaku Ketua/Anggota Dewan Nasional,

gubernur selaku Ketua Dewan Kawasan, atau bupati/walikota selaku Wakil Ketua Dewan Kawasan

dapat menugaskan pejabat di lingkungan

kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota masing-masing untuk

menjabat Kepala Administrator setelah mendapat

persetujuan Ketua Dewan Nasional.

(3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu)

tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 1 (satu) tahun.

(4) Pejabat yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diberikan gaji, tunjangan jabatan, dan

tunjangan kinerja oleh masing-masing kementerian/

lembaga yang sesuai dengan jabatan struktural eselon II.a.

www.peraturan.go.id

2022, No.16 -19-