Pasal 4

(1) Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-

2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

menjadi pedoman bagi:

• menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pertahanan dalam

menetapkan kebijakan mengenai

penyelenggaraan pertahanan negara; dan

www.peraturan.go.id

2021, No.10 -4-

• menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah

dalam menetapkan kebijakan sesuai dengan

tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing

untuk melindungi kepentingan nasional dan

mendukung kebijakan nasional di bidang

pertahanan.

(2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang pertahanan mengoordinasikan pelaksanaan

kebijakan mengenai penyelenggaraan pertahanan

negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.