Pasal 8

(1) Gubernur setelah menerima dokumen rencana

Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), membentuk Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Tim Terpadu. (21 Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

• melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi atas bidang tanah yang dikuasai oleh Masyarakat;
• melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi atas Masyarakat yang menguasai tanah;
• mengusulkan bentuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
• menunjuk pihak independen untuk menghitung besaran nilai santunan;
• memfasilitasi penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan;
• merekomendasikan daftar Masyarakat yang berhak untuk mendapatkan santunan berrrpa uang dan/atau permukiman kembali;
• merekomendasikan besaran nilai santunan;
• merekomendasikan mekanisme dan tata cara pemberian santunan; dan
• merekomendasikan .

SK No 191139 A

PRESIDEN

• merekomendasikan penyediaan tanah dan rumah pengganti dalam rangka permukiman kembali dan pembangunan infrastruktur dasar, fasilitas pemerintahan, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas umum sesuai kebutuhan oleh kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah.

(3) Besaran nilai santunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (21huruf g dihitung berdasarkan penilaian pihak independen dengan memperhatikan:

• biaya pembersihan segala sesuatu yang berada di atas tanah;
• mobilisasi;
• sewa rumah paling lama 12 (dua belas) bulan; dan/atau
• tunjangan kehilangan pendapatan dari pemanfaatan tanah. (3a) Penilaian pihak independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memperhitungkan juga:
• bangunan; dan/atau
• tanaman dan sarana usaha milik masyarakat, berdasarkan rapat yang dikoordinasikan oleh kementerian koordinator yang membidangi penyelenggaraan koordinasi bidang perekonomian dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan/ atau pemerintah daerah. (3b) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) diusulkan oleh gubernur. (41 Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh sekretaris daerah provinsi dan beranggotakan:
• pejabat yang membidangi urusan pengadaan tanah di lingkungan kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional provinsi;
• pejabat satuan kerja perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi urusan pertanahan;
• pejabat pada kantor pertanahan setempat pada lokasi pengadaan tanah;
• camat dan lurah setempat; dan
• pihak lain yang diperlukan. 6.Ketentuan...

SK No l9l140 A

PRESIDEN

6 Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: