Pasal 5

(1) Penguasaan tanah oleh Masyarakat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), memenuhi persyaratan sebagai berikut:

• telah menguasai dan memanfaatkan tanah secara fisik paling singkat 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus; dan
• menguasai dan memanfaatkan tanah dengan itikad baik secara terbuka, serta tidak diganggu gugat, diakui dan dibenarkan oleh pemilik hak atas tanah dan/atau lurah/kepala desa setempat. (21 Gubernur dapat menetapkan jangka waktu penguasaan dan pemanfaatan tanah secara fisik yang berbeda dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan hasil rapat yang dikoordinasikan oleh kementerian koordinator yang membidangi penyelenggaraan koordinasi bidang perekonomian dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait danl atau pemerintah daerah.

1. Ketentuan. . .

SK No 19ll38A

EIiIEFIIETN INDONESIA

4 Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: