Pasal 3

(1) Pemerintah melakukan Penanganan Dampak Sosial

Kemasyarakatan kepada Masyarakat yang menguasai tanah yang digunakan untuk pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (ll. (21 Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:

• tanah negara dalam pengelolaan Pemerintah; atau
• tanah yang dimiliki oleh Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.

3 Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat

(2) sehingga berbunyi sebagai berikut: