Pasal 10

(1) Penyaluran untuk pendanaan transfer risiko

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi dan/atau asuransi syariah.

(2) Pembayaran premi asuransi atau kontribusi asuransi

syariah dilakukan langsung oleh unit pengelola dana di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan kepada perusahaan asuransi dan/atau perusahaan asuransi syariah.

(3) Kementerian negara/lembaga, Pemerintah Daerah, atau

unit pengelola dana di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat menjadi pemegang polis asuransi.

(4) Dalam hal terjadi klaim asuransi, pembayaran klaim dari

perusahaan asuransi dan/atau perusahaan asuransi syariah disetorkan ke rekening unit pengelola dana di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(5) Dana dari pembayaran klaim asuransi sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) disalurkan untuk pendanaan:

• perbaikan;
• pembangunan kembali; dan/atau
• penggantian, atas objek yang dipertanggungkan sesuai nilai pembayaran klaim.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran

pembayaran premi asuransi atau kontribusi asuransi syariah dan penggunaan penerimaan pembayaran klaim asuransi diatur dengan Peraturan Menteri. BABVI...

SK No 092941 A

PRES IDEN

Pasal 1 I

(1) Untuk melakukan pengelolaan Dana Bersama

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), unit pengelola dana di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat menggunakan Dana Bersama untuk biaya operasional unit pengelola dana di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (21 Penggunaan Dana Bersama untuk biaya operasional unit pengelola dana di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.