Pasal 13

(1) Gubernur/Bupati/Walikota sebagai pemegang kekuasaan

pengelolaan Barang Milik Daerah menetapkan kebiiakan pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayatl2l. (21 Pelaksanaan PeniLaian Kembali Barang Milik Daerah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tindak lanjut hasil Penil,aian Kembali Barang Milik

paling sedikit berupa koreksi nilai Barang Milik laerah Daerah pada laporan Keuangan pemerintah Daerah.

(4) Koreksi nilai Barang Milik Daerah pada laporan

IGuangan Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.