Pasal 12

(1) D-{arr_r Negeri men5rusun pedoman pelaksanaan Y"-"!"1, Penilaian Kembali Barang Milik Daerah.

(2) Pedoman .

ffiPRESIOEN

REPUBLIK INDONESIA

(21 Pedoman pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.