Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan Aksi HAM, kementerian, lembaga, dan

pemerintah daerah melibatkan peran serta masyarakat.

(2) Pelibatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dilakukan pada tahap penyusunan, pelaksanaan,

pemantauan, dan evaluasi.