Pasal 47

(1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus

menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata

hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit

organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan.

(2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

www.peraturan.go.id

2019, No.207 -21-