Pasal 15

(1) Dalam hal Daerah mengalami bencana alam, bencana

non-alam, dan/atau bencana sosial, dapat dilakukan

perubahan atas rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) dan/atau perubahan

atas perubahan rencana kegiatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (12).

(2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disampaikan oleh Kepala Daerah kepada

Kementerian Negara/Lembaga.

(3) Penyampaian usulan perubahan rencana kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan

paling lambat tanggal 30 September 2022.

(4) Penyampaian usulan perubahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), dilengkapi dengan dokumen

termasuk namun tidak terbatas pada:

• surat/keputusan Kepala Daerah terkait

penetapan bencana;

• surat pernyataan hasil verifikasi bencana dari

OPD yang memiliki tugas dan fungsi penanganan

bencana di Daerah;

2022, No. 11 -18-

• surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang

menyatakan keadaan bencana dan pernyataan kesanggupan penyelesaian kegiatan yang

ditandatangani Kepala Daerah;

• detil usulan rincian dan lokasi revisi rencana

kegiatan beserta justifikasi teknis perubahan; dan

• rancangan teknis kegiatan.

(5) Kementerian Negara/Lembaga berkoordinasi dengan

Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,

Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam

Negeri untuk melakukan verifikasi atas usulan

perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Kementerian Negara/Lembaga memberikan

persetujuan atau penolakan atas usulan perubahan

rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah berkoordinasi dengan Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri paling lama

15 (lima belas) hari kerja setelah usulan perubahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima dengan lengkap.

(7) Dalam hal diperlukan, persetujuan atau penolakan

atas usulan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat melibatkan Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk

melakukan verifikasi.

(8) Dalam hal persetujuan atau penolakan atas usulan

perubahan atas rencana kegiatan melibatkan Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, persetujuan/penolakan usulan perubahan rencana

kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah

laporan hasil verifikasi dari Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan diterima.

2022, No. 11 -19-

(9) Dalam hal terjadi bencana alam, bencana non-alam,

dan/atau bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan besaran

penggunaan DAK Fisik untuk mendanai kegiatan

penunjang menjadi paling tinggi 5% (lima persen) dari

pagu alokasi DAK Fisik setelah perubahan.

(10) Dalam hal tanggal 30 September 2022 bertepatan

dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada hari

kerja berikutnya.