Pasal 5

(1) Penyakit yang telah didiagnosis sebagai Penyakit Akibat

Kerja dilakukan pencatatan dan pelaporan untuk

kepentingan pendataan secara nasional.

(2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh pemberi kerja, fasilitas

pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Penyakit Akibat Kerja, instansi pusat dan

instansi daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, dan instansi

pusat dan instansi daerah yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

(3) Pencatatan dan pelaporan oleh fasilitas pelayanan

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

2019, No.18 -4-