Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 20L7

Pasal 2

Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 ayat (2) sebesar Rp18.535.000,00 (delapan belas

juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

2.Ketentuan...

SK No 2116ll A

PRESIDEN

  1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Hak-hak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal I

ayat (2) berupa tunjangan transportasi dan jaminan sosial. (21 Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (21 diberikan dengan memperhitungkan persentase kehadiran Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di daerah.

(4) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (21 tidak diberikan apabila Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di daerah telah diberikan kendaraan dinas.

(5) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

  • jaminan kesehatan;
  • jaminan kecelakaan kerja; dan
  • jaminan kematian, yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Pajak atas penghasilan dan hak-hak lain Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 211612 A

MITIEtrN INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik lndonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2024

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2024

,

ttd

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

INDONESIA undangan Hukum,

Djaman

SK No 211583 A

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa dengan adanya peningkatan beban tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di daerah, perlu dilakukan penyesuaian penghasilan bagi Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di daerah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2Ol7 tentang Penghasilan dan Hak-Hak Lain Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
MENGINGAT

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a899);

  3. Peraturan

SK No 2l l58l A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 20ll tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5207)' sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 20ll tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l7 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61a3);
  2. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 20l7 tentang Penghasilan dan Hak-Hak Lain Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20I7 Nomor 139);

Referensi Silang (3)
UU 37/2008 — OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PP 48/2017 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2011
PERPRES 60/2017 — PENGHASILAN DAN HAK-HAK LAIN KEPALA PERWAKILAN