Pasal 3

(1) Setiap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga

yang akan ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga

wajib mendapatkan Persetujuan Presiden.

(2) Persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) diberikan terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang memiliki kriteria:

• berdampak luas bagi kehidupan masyarakat;
• bersifat strategis, yaitu berpengaruh pada

program prioritas Presiden, target Pemerintah

yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja

Pemerintah, pertahanan dan keamanan, serta

keuangan negara; dan/atau

• lintas sektor atau lintas kementerian/lembaga.