Pasal 8

(1) Peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dan

berpihak pada pasien sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

• penyediaan layanan yang bermutu dalam

penatalaksanaan TBC yang diselenggarakan oleh

Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayahnya;

• optimalisasi jejaring layanan TBC di Fasilitas

Pelayanan Kesehatan milik pemerintah dan

www.peraturan.go.id

2021, No.166 -6-

swasta;

• pelaksanaan sistem rujukan pasien TBC

mengikuti alur layanan TBC yang ditetapkan oleh

Pemerintah Daerah;

• pemenuhan dan penjaminan mutu obat yang

digunakan untuk pengobatan TBC;

• pembinaan teknis dan supervisi layanan TBC

untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara

berjenjang; dan

• penyediaan sanatorium untuk pasien TBC.

(2) Pembinaan teknis dan supervisi layanan TBC

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

dilakukan dengan melibatkan organisasi profesi dan

asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan.

(3) Sanatorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf f merupakan fasilitas untuk program layanan

kuratif dan rehabilitatif medis dan sosial dalam jangka

waktu tertentu yang dilaksanakan secara

komprehensif bagi pasien TBC yang memenuhi

kriteria.

(4) Kriteria pasien TBC sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) meliputi:

• tidak memiliki tempat tinggal tetap;

• tinggal dengan kelompok populasi berisiko dan

tindakan pencegahan transmisi tidak bisa

diselenggarakan;

• tidak memiliki keluarga dan memerlukan

pendampingan khusus;

• memerlukan pemantauan khusus karena

terjadinya efek samping atau adanya penyakit

penyerta;

• memiliki riwayat mangkir atau putus berobat

secara berulang; dan/atau

• kondisi kronis yang gagal diobati dengan

pengobatan paling terkini yang tersedia.

www.peraturan.go.id

2021, No.166 -7-

(5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan sanatorium

diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Intensifikasi Upaya Kesehatan Dalam Rangka

Penanggulangan Tuberkulosis

Paragraf 1

Umum