Pasal 12

(1) Penemuan dan pengobatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 huruf c dilakukan melalui:

• optimalisasi upaya penemuan kasus TBC secara

pasif intensif berbasis Fasilitas Pelayanan

www.peraturan.go.id

2021, No.166 -9-

Kesehatan dan secara aktif berbasis institusi dan

komunitas;

• pengobatan sesuai dengan standar dengan konsep

pengobatan yang berpihak pada pasien; dan

• penyediaan sarana diagnostik yang sensitif dan

spesifik untuk penyakit TBC oleh Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah yang dapat diakses

oleh seluruh masyarakat.

(2) Penemuan kasus TBC secara pasif intensif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dilakukan melalui pemeriksaan pasien dengan gejala

TBC yang datang ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan

dan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan lainnya.

(3) Penemuan kasus TBC secara aktif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

• pelacakan dan pemeriksaan kasus kontak oleh

tenaga kesehatan dan kader kesehatan;

• skrining secara massal terutama pada kelompok

rentan dan kelompok berisiko; dan

• skrining pada kondisi situasi khusus.

(4) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang

menemukan pasien TBC wajib melaporkan kepada

dinas kesehatan kabupaten/kota.

(5) Pembayaran klaim jaminan kesehatan untuk

pasien/kasus TBC di fasilitas kesehatan rujukan

tingkat lanjut hanya diberikan apabila sudah

mendapatkan nomor register pelaporan dari dinas

kesehatan kabupaten/kota.

(6) Pengobatan sesuai dengan standar dengan konsep

pengobatan yang berpihak pada pasien sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilaksanakan

oleh setiap orang yang dinyatakan menderita TBC.

(7) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

dengan menggunakan obat yang disediakan oleh

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

(8) Dalam menjalani pengobatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (7), pasien TBC mendapatkan:

www.peraturan.go.id

2021, No.166 -10-

• pendampingan dari keluarga, komunitas, dan

tenaga kesehatan;

• dukungan psikologis, sosial, dan ekonomi yang

diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah

Daerah, dan nonpemerintah untuk memastikan

keberlangsungan pengobatan sampai selesai; dan

• perlindungan terhadap stigma dan diskriminasi

terkait dengan penyakitnya.