Pasal 28

(1) Dalam rangka memberikan arah kebijakan atas

pelaksanaan tugas Badan Pengelola Dana

dibentuk Komite Pengarah.

(2) Komite Pengarah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mempunyai tugas:

• menyusun kebijakan dalam penghimpunan dan penggunaan Dana termasuk kebijakan

pengelolaan Dana untuk memperoleh nilai

tambah secara berkelanjutan;

• melakukan pengawasan atas pelaksanaan

kebijakan penghimpunan dan penggunaan

Dana;

(3) Komite Pengarah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas:

• Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

• Anggota : 1. Menteri Pertanian;

1. Menteri Keuangan;

2. Menteri Perindustrian;

3. Menteri Perdagangan;

www.peraturan.go.id

2018, No.134 -9-

1. Menteri Energi dan Sumber

Daya Mineral;

1. Menteri Badan Usaha Milik

Negara; dan

1. Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/

Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional.

(4) Komite Pengarah dalam pelaksanaan tugasnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:

• melibatkan kementerian, lembaga,

pemerintah daerah, dan pihak lain yang

dipandang perlu; dan

• menunjuk narasumber utama (prominent) yang berasal dari pelaku Usaha Perkebunan

Kelapa Sawit, pelaku usaha industri

berbahan baku hasil Perkebunan Kelapa

Sawit, dan eksportir atas komoditas

Perkebunan Kelapa Sawit dan/atau turunannya.

(5) dihapus.

(6) Pelaksanaan tugas Komite Pengarah dibantu oleh

sekretariat yang susunan keanggotaan dan tugas

ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian selaku Ketua Komite Pengarah.

(7) Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas Komite

Pengarah dan sekretariat dibebankan kepada

Badan Pengelola Dana.

1. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu)

pasal yaitu Pasal 29A, sehingga berbunyi sebagai berikut: