Pasal 11

(1) Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis

administratif Mahkamah Konstitusi.

www.peraturan.go.id

2017, No.158

(2) Tugas teknis administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi :

• koordinasi pelaksanaan administratif di

lingkungan Sekretariat Jenderal dan

Kepaniteraan;

• penyusunan rencana dan program dukungan

teknis administratif;

• pelaksanaan kerja sama dengan masyarakat

dan hubungan antarlembaga;

• pelaksanaan dukungan fasilitas kegiatan

persidangan; dan

• pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan

bidang tugasnya.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Sekretariat Jenderal

menyelenggarakan fungsi:

• koordinasi dan penyusunan rencana, program,

dan anggaran;

• pembinaan dan pemberian dukungan

administrasi yang meliputi ketatausahaan,

administrasi hakim, administrasi kepaniteraan

dan risalah, kepegawaian, keuangan,

kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan

masyarakat dan hubungan antar lembaga, tata

usaha pimpinan dan protokol, arsip dan

dokumentasi, pembinaan dan penataan

organisasi dan tata laksana;

• pelaksanaan dukungan fasilitas kegiatan

persidangan;

• penyelenggaraan pengelolaan barang milik/

kekayaan negara dan pelayanan pengadaan

barang/jasa;

• fasilitasi kesekretariatan tetap asosiasi

Mahkamah Konstitusi se-Asia dan/atau

institusi sejenis;

www.peraturan.go.id

2017, No.158 -6-

• penelitian dan pengkajian perkara, pengelolaan

perpustakaan dan sejarah konstitusi;

• pengelolaan teknologi informasi dan

komunikasi;

• pelaksanaan pendidikan Pancasila dan

Konstitusi;

• pelaksanaan pengawasan internal; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

Ketua Mahkamah Konstitusi.

(4) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretariat

Jenderal mempunyai wewenang:

• menetapkan rencana strategis, program kerja

dan anggaran Mahkamah Konstitusi;

• menetapkan tata cara pengelolaan organisasi

dan tata kerja, sumber daya manusia,

keuangan, serta barang milik negara;

• menandatangani perjanjian kerja sama; dan

• menetapkan peraturan, keputusan dan aturan

kebijakan.

1. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 3 (tiga) pasal,

yakni Pasal 12A, Pasal 12B, dan Pasal 12C sehingga

berbunyi sebagai berikut: