Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

  1. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
  2. Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah PNS dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
  3. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetqjuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 2

(1) Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi

Yudisial, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undalgan, diberikan tunjangan kine{a setiap bulan.

(2) Pemberian tunjangan kinerja bagi Pegawai di

Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan capaiarr kinerja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3...

SK No 161840A

Tr{rTl:TTIilTIII'TI|*{A

Pasal 3

T\rqjangan kinerja setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 4

T\rnjangan kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 diberikan terhitung sejak Peraturan Presiden ini

berlaku.

Pasal 5

Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 tidak diberikan kepada:

  • Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
  • Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
  • Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai; dan
  • Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk persiapan masa pensiun.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai di Lingkungan

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang tidak diberikan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.

Pasal 7...

SK No 16184l A

REFUBLIK INDONESIA

Pasal 7

(l) Kelas jabatan pada setiap jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.

(2) Perubahan kelas jabatan pada setiap jabatan di

lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial setelah:

  • mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, jika tidak mengakibatkan perubatran alokasi anggaran tunjangan kinerja; atau
  • mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dal reformasi birokrasi dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, jika mengakibatkan perubahan alokasi anggaran tunjangan kinerja.

Pasal 8

(1) Dalam hal Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal

Komisi Yudisial diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.

(2) Jika tunjangan profesi yang diterima sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari tunjangan kinerja pada kelas jabatannya maka yang dibayarkan yaitu tunjangan profesi pada jenjangnya.

Pasal 9

Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang menerima tunj angan kinerja wajib mempertahankan dan terus meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1O. . .

SK No 161842A

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 10

Pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dimonitor dan dievaluasi secara berkala oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perrrndang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2015 tentang T:njangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 390) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 20 15 tentang T\rnjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 390), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 161843 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangarr Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2023

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2023

MENTERI SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 130

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Perundang-undangan strasi Hukurn,

Djaman

SK No 161916A

FRESIDEN

REFUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64 TAHUN 2023

TENTANG

TUNJANGAN KINER.IA PEGAWAI DI LINGKUNGAN

SEKRBTARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN

SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL

TUNJANGAN KINERJA No KELAS JABATAN PER KELAS JABATAN 1 L7 R 3.240.OO0 o0

2 16 R 7.577.500 00

3 15 R 19.280.000 00

4 L4 R 17.064.000 oo 5 13 10.936.OO0 o0 6 t2 .896.000 00 7 11 8.757.600 00

8 10 R 5.979.200 00

9 9 R 5.O79.200 00

  1. 8 R .s95.150 00

  2. 7 R .915.950 00

t2. 6 R .510.400 00

  1. 5 .t34.250 00

  2. 4 R 2.985.000 o0

  3. 3 R 2.898.000 00

  4. 2 R 2.708.250 00

  5. 1 Rp2.531.25O ,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEM SEKRETARIAT NEGARA

K INDONESIA

dang-undangan trasi Hukum,

na Djaman SK No

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENGINGAT

a. bahwa sesuai dengan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi, Sekretariat Jenderal Komisi yudisial telah memenuhi kriteria untuk diberikan penyesuaian tunjangan kinerja; b. bahwa Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2015 tentang T\rnjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi yudisial sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Referensi Silang (2)
UU 5/2014 — Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang...
PERPRES 164/2015 — TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI