Pasal 2

(1) Suatu daerah ditetapkan sebagai Daerah Tertinggal

berdasarkan kriteria:

• perekonomian masyarakat;

• sumber daya manusia;

• sarana dan prasarana;

• kemampuan keuangan daerah;

• aksesibilitas; dan

• karakteristik daerah.

(2) Selain berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dipertimbangkan karakteristik

daerah tertentu.

(3) Kriteria ketertinggalan sebagaimana dimaksud pada

www.peraturan.go.id

2020, No. 119 -3-

ayat (1) diukur berdasarkan indikator dan sub

indikator.

(4) Ketentuan mengenai indikator dan sub indikator

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan

Peraturan Menteri.