Pasal 3

(1) Pemerintah menetapkan Daerah Tertinggal setiap 5

(lima) tahun sekali secara nasional berdasarkan

kriteria, indikator, dan sub indikator ketertinggalan

daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Penetapan Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilakukan berdasarkan usulan Menteri

dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan

pemerintah daerah.