Pasal 9

(1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan

yang dilakukan oleh:

www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.140 5

• Menteri untuk lintas provinsi dan kawasan strategis pariwisata nasional;
• Gubernur untuk lintas kabupaten dan kawasan strategis pariwisata provinsi; dan
• Bupati/walikota untuk wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota masing-masing.

(2) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.

(3) Pengawasan dan pengendalian oleh Menteri, gubernur, dan

bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

(4) Menteri dalam menetapkan pedoman sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), melibatkan kementerian/lembaga terkait.

PENDANAAN