Pasal 3

(1) Pemerintah melakukan Penanganan Dampak Sosial

Kemasyarakatan kepada Masyarakat yang menguasai

tanah yang digunakan untuk pembangunan nasional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan tanah negara atau tanah yang dimiliki oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha

milik negara, atau badan usaha milik daerah.