Pasal 2

(1) Lingkup Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan

yang diatur dalam Peraturan Presiden ini,

diselenggarakan untuk pelaksanaan pembangunan:

• proyek strategis nasional; dan
• non proyek strategis nasional.

(2) Proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a adalah proyek yang ditetapkan oleh

Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Presiden mengenai percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.

www.peraturan.go.id

2018, No.130 -3-

(3) Non proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b diputuskan dalam rapat yang dikoordinasikan oleh kementerian koordinator yang

membidangi penyelenggaraan koordinasi bidang

perekonomian dengan melibatkan kementerian/

lembaga terkait dan/atau Pemerintah Daerah.