Pasal 16

Barang atau aset yang diperoleh dari Penanganan Dampak

Sosial Kemasyarakatan yang tidak digunakan oleh

pemerintah atau pemerintah daerah, dapat dihibahkan

untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan

barang milik negara.