Pasal 15

(1) Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan

Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), bersumber dari:

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dalam

hal instansi yang memerlukan tanah adalah kementerian/lembaga;

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dalam

hal instansi yang memerlukan tanah adalah

pemerintah daerah; dan/atau

• Anggaran Perusahaan, dalam hal instansi yang

memerlukan tanah adalah badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan yang

diperlukan dalam pelaksanaan Penanganan Dampak

Sosial Kemasyarakatan yang bersumber dari:

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; dan

www.peraturan.go.id

2018, No.130 -8-

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diatur

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

(3) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a dan huruf b, ditetapkan paling lama 30

(tiga puluh) hari sejak diundangkannya Peraturan

Presiden ini.