Pasal 12

(1) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan

Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan kepada

Bupati/Wali Kota berdasarkan pertimbangan efisiensi,

efektifitas, kondisi geografis, sumber daya manusia

dan pertimbangan lain.

(2) Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial

Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan mutatis mutandis sesuai dengan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan

Pasal 10.

www.peraturan.go.id

2018, No.130 -7-