Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan Stranas

AKPSH.

(2) Stranas AKPSH memuat 5 (lima) strategi sebagai

berikut:

• perluasan jangkauan layanan Pendaftaran

Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi seluruh

Penduduk dan Warga Negara Indonesia di luar

negeri;

• peningkatan kesadaran dan keaktifan seluruh

Penduduk dan Warga Negara Indonesia di luar

negeri dalam mencatatkan peristiwa

kependudukan dan peristiwa penting;

• percepatan kepemilikan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan

dan kelompok khusus;

• pengembangan dan peningkatan ketersediaan

Statistik Hayati yang akurat, lengkap, dan tepat

waktu untuk perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan; dan

• penguatan koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi

antarkementerian/lembaga, Pemerintah Daerah

provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan

pemangku kepentingan dalam layanan Pendaftaran

Penduduk dan Pencatatan Sipil serta

2019, No. 177 -5-

pengembangan Statistik Hayati.

(3) Stranas AKPSH berlaku sampai dengan Tahun 2024.

(4) Stranas AKPSH dilaksanakan secara terkoordinasi oleh

kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

(5) Stranas AKPSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.