Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

(1) Strategi Nasional Percepatan Administrasi

Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati

yang selanjutnya disingkat Stranas AKPSH adalah

strategi nasional yang dituangkan dalam dokumen yang

memuat strategi, arah kebijakan, sasaran, kegiatan,

dan kerangka waktu pelaksanaan untuk mewujudkan percepatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

serta pengembangan Statistik Hayati.

(2) Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan

penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen

dan data kependudukan melalui Pendaftaran

Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan

hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan

sektor lain.

(3) Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata

Penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan, dan pendataan Penduduk rentan

Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen

Kependudukan berupa kartu identitas atau surat

keterangan kependudukan.

(4) Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting

yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(5) Statistik Hayati adalah hasil keseluruhan proses

pengumpulan, kompilasi, pengolahan, analisis, dan

2019, No.177 -4-

evaluasi data berbagai peristiwa kependudukan dan

peristiwa penting dalam kehidupan yang bersifat wajib,

permanen, dan berkelanjutan yang didiseminasikan

dalam bentuk statistik.

(6) Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang

diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten/Kota yang mempunyai kekuatan

hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari

pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

(7) Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang

asing yang bertempat tinggal di Indonesia.