Pasal 8

(1) Dalam hal Ketua dan/atau Anggota Dewan Pengawas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)

dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana

kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka Presiden

menetapkan pengaktifan kembali Ketua dan/atau

Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diterima

oleh Presiden.

(2) Setelah dinyatakan aktif kembali, Ketua dan/atau

Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dipulihkan Hak Keuangan dan Fasilitas

Lainnya berupa:

• Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya dibayarkan

kembali secara penuh sejaktanggal pengaktifan kembali; dan

• Kekurangan Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya

yang belum diterima selama diberhentikan sementara, harus dibayarkan.

www.peraturan.go.id

2020, No.108 -7-