Pasal 7

(1) Ketua dan/atau Anggota Dewan Pengawas yang

menjadi tersangka suatu tindak pidana kejahatan,

diberhentikan sementara dari jabatannya.

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan olehPresiden Republik Indonesia.

(3) Bagi Ketua dan Anggota yang menjadi tersangka

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)

dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

www.peraturan.go.id

2020, No.108 -6-

(4) Tunjangan Perumahan, Tunjangan Asuransi

Kesehatan dan Jiwa, dan Tunjangan HariTua tetap dibayarkan kepada tersangka sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).

(5) Penghasilan dan Tunjangan Perumahan, Tunjangan

Asuransi Kesehatan dan Jiwa,dan Tunjangan Hari Tua

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)

diberikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak Ketua dan Anggota Dewan Pengawas yang

bersangkutan diberhentikan sementara.

(6) Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)dihentikan apabila

sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan

hukum tetap yang menyatakan bahwa Ketua dan/atau Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan bersalah

melakukan tindak pidana kejahatan.