Pasal 13

(1) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas memperoleh

Jaminan Keamanan terkait dengan pelaksanaan tugas

dan kewenangannya.

(2) Jaminan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diberikan selama menjabat sebagai Ketua dan

Anggota Dewan Pengawas.

(3) Jaminan Keamanan diberikan dalam bentuk:

• Tindakan pengawalan termasuk terhadap

suami/istri dan anak; dan/atau

• Perlengkapan keamanan, termasuk yang

dipasang di tempat kediaman serta kendaraan

yang dikendarainya.

(4) Jaminan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik

Indonesia.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Keamanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.