Pasal 14

(1) Bantuan Hukum diberikan kepada Ketua dan Anggota

Dewan Pengawas yang menghadapi masalah hukum

dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang atau

perintah kedinasan.

(2) Bantuan Hukum diberikan dan/atau dikoordinasikan

oleh unit kerja yang membidangi hukum di lingkungan

Sekretariat Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi.

(3) Bantuan Hukum diberikan dalam bentuk:

• Konsultasi hukum;

• Pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan; dan/atau

• Beracara di persidangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bantuan Hukum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.

www.peraturan.go.id

2020, No.108 -9-