Pasal 2

(1) RKP Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 merupakan dokumen perencanaan pembangunan

nasional untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu Tahun 2020 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan

berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

(2) RKP Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), memuat:

• Narasi RKP Tahun 2020, yang terdiri atas:

1. Bab 1 Pendahuluan yang memuat Latar

Belakang, Tujuan, dan Sistematika;

1. Bab 2 Spektrum Perencanaan Pembangunan

Nasional yang memuat Evaluasi RKP Tahun

2018, Kerangka Ekonomi Makro, Arah

Pengembangan Wilayah, dan Pendanaan Pembangunan;

1. Bab 3 Tema dan Sasaran Pembangunan yang

memuat Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional dan Janji Presiden, Tema

Pembangunan, Pendekatan Penyusunan RKP

Tahun 2020, Sasaran Pembangunan, dan Arah Kebijakan;

1. Bab 4 Prioritas Pembangunan Nasional yang

menjabarkan Sasaran dan Kerangka Prioritas

Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan

Prioritas;

1. Bab 5 Pembangunan Bidang yang

menjabarkan Sasaran dan Arah Kebijakan

Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas

Bidang, serta Pembangunan Bidang;

1. Bab 6 Kaidah Pelaksanaan yang memuat

Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi, Kerangka Kelembagaan, Kerangka Regulasi,

serta Kerangka Evaluasi dan Pengendalian;

dan

1. Bab 7 Penutup,

www.peraturan.go.id

2019, No.174 -4-

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden

ini; dan

• Integrasi Pendanaan Alokasi pada Prioritas Nasional, tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Presiden ini.

(3) Kegiatan Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a angka 4, dijabarkan dalam Proyek

Prioritas beserta keluaran (output), dan lokasi sampai

dengan kabupaten/kota.

(4) Proyek Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

disusun dalam Daftar Proyek Prioritas yang

ditetapkan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

(5) Daftar Proyek Prioritas sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) ditetapkan setelah penetapan Undang-

Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun Anggaran 2020.