Pasal 5

Kebijakan dan strategi nasional keselamatan nuklir dan radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijadikan

sebagai acuan bagi:

• menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah

nonkementerian yang terkait dengan bidang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dalam

menyusun dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing; dan

• pemerintah provinsi dan/atau pemerintah

kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dalam

menyusun dokumen rencana strategis daerah yang

terkait dengan bidang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (5).