Pasal 5

(1) Di lingkungan Sekretariat Jenderal Lembaga

Perlindungan Saksi dan Korban dibentuk unit

pengawasan sebagai unsur pengawas intern.

(2) Unit pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berbentuk inspektorat atau unit pengawasan.

www.peraturan.go.id

2016, No.134 -4-

(3) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

Jenderal.

(4) Unit pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Sekretaris Jenderal dan secara administratif

dikoordinasikan oleh Kepala Biro yang menangani

fungsi perencanaan.