Pasal 23

(1) Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari

masyarakat kepada Menteri, menteri terkait, pimpinan

lembaga pemerintah nonkementerian terkait, gubernur, atau bupati/wali kota, Kejaksaan Agung

atau Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai

penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi melalui

www.peraturan.go.id

---

2019, No.17 -12-

Jargas, penyelesaian dilakukan dengan

mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

administrasi pemerintahan.

(2) Dalam hal laporan dan/atau pengaduan dari

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian

Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia meneruskan

atau menyampaikan laporan dan/atau pengaduan

dari masyarakat kepada Menteri, menteri terkait,

pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian

terkait, gubernur, atau bupati/wali kota, untuk

dilakukan pemeriksaan awal dan tindak lanjut penyelesaian atas laporan dan/atau pengaduan dari

masyarakat tersebut dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak laporan dan/atau pengaduan

dari masyarakat diterima.

(3) Menteri, menteri terkait, pimpinan lembaga

pemerintah nonkementerian terkait, gubernur, atau

bupati/wali kota memeriksa laporan dan/atau

pengaduan dari masyarakat:

• yang diterima oleh Menteri, menteri terkait,

pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian

terkait, gubernur, atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau

• yang diteruskan atau disampaikan oleh Kejaksaan

Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal hasil pemeriksaan awal sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, Menteri, menteri terkait,

pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, gubernur, atau bupati/wali kota meminta

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk

melakukan pemeriksaan atau audit lebih lanjut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

www.peraturan.go.id

---

2019, No.17 -13-

(5) Hasil pemeriksaan atau audit lebih lanjut yang

dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:

• kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan

kerugian negara;

• kesalahan administrasi yang menimbulkan

kerugian negara; atau

• tindak pidana yang bukan bersifat administratif.

(6) Dalam hal hasil pemeriksaan atau audit lebih lanjut

yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah berupa kesalahan administrasi yang tidak

menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) huruf a, penyelesaian dilakukan melalui

penyempurnaan administrasi dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak hasil

pemeriksaan atau audit lebih lanjut yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

disampaikan.

(7) Dalam hal hasil pemeriksaan atau audit lebih lanjut

yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah berupa kesalahan administrasi yang

menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, penyelesaian dilakukan melalui

penyempurnaan administrasi dan pengembalian

kerugian negara dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak hasil pemeriksaan atau

audit lebih lanjut yang dilakukan oleh Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah disampaikan.

(8) Penyelesaian hasil pemeriksaan atau audit lebih lanjut

yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disampaikan oleh Menteri, menteri terkait,

pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, gubernur, atau bupati/wali kota kepada

Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik

Indonesia dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.

www.peraturan.go.id

---

2019, No.17 -14-

(9) Dalam hal hasil pemeriksaan atau audit lebih lanjut

yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berupa tindak pidana yang bukan bersifat

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

huruf c, Menteri, menteri terkait, pimpinan lembaga

pemerintah nonkementerian terkait, gubernur, atau

bupati/wali kota dalam jangka waktu paling lama 10

(sepuluh) hari kerja menyampaikan kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia,

untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jargas Oleh Badan Usaha