Pasal 20

(1) Menteri dapat menugaskan BUMN Migas penerima

penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

dan Pasal 17 untuk melakukan pengembangan Jargas.

(2) Pengembangan Jargas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan biaya:

• Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

dan/atau

• BUMN Migas penerima penugasan.

www.peraturan.go.id

2019, No.17 -10-

(3) Pengembangan Jargas yang dilakukan dengan

menggunakan biaya Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a diutamakan untuk keperluan Rumah

Tangga.

(4) Dalam rangka optimalisasi Jargas, BUMN Migas

penerima penugasan dengan biayanya sendiri dapat

mengembangkan Jargas bagi Pelanggan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b

dengan tetap mengutamakan kebutuhan Rumah

Tangga.

(5) Pengembangan Jargas yang dilaksanakan oleh BUMN

Migas penerima penugasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri.

(6) Pengembangan Jargas sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dapat menggunakan alokasi Gas Bumi melalui Jargas yang belum termanfaatkan.

(7) Dalam hal alokasi Gas Bumi melalui Jargas telah

termanfaatkan seluruhnya, BUMN Migas penerima penugasan yang akan melakukan pengembangan

Jargas dapat mengajukan penambahan alokasi Gas

Bumi untuk penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil

kepada Menteri.

Penambahan alokasi Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan sesuai dengan

ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11.