Pasal 8

(1) Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai

tugas memberikan saran dan masukan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas KKIP kepada Sekretaris KKIP.

(2) Tim Ahli beranggotakan pegawai negeri dan/atau bukan pegawai

negeri yang keahliannya diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas KKIP.

(3) Keanggotaan Tim Ahli bukan merupakan jabatan struktural.