Pasal 9

(1) Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian menetapkan

kebijakan nasional pengembangan kapasitas pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a berupa norma, standar, prosedur dan kriteria kapasitas daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

(2) Kebijakan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disusun sesuai bidang tugas masing-masing kementerian/lembaga

pemerintah non kementerian yang sekurang-kurangnya memuat:

• standar kapasitas penyelenggaraan urusan pemerintahan;

• sasaran kunci pengembangan kapasitas pemerintahan daerah; dan

• indikator kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(3) Norma, standar, prosedur dan kriteria sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi gubernur, bupati/walikota dalam menetapkan kebijakan teknis peningkatan kapasitas pemerintahan daerah di daerahnya masing-masing.

Bagian Ketiga

Pemetaan Kapasitas Pemerintahan Daerah