Pasal 5

(1) Pengembangan kapasitas kebijakan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf a meliputi:

• penyusunan dan penetapan kebijakan daerah berupa peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dilakukan berdasarkan

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.127 4

prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

• evaluasi implementasi kebijakan daerah untuk menilai efektivitas pelaksanaannya; dan
• membangun komitmen seluruh penyelenggara pemerintahan daerah untuk melaksanakan kebijakan daerah yang telah ditetapkan.

(2) Pengembangan kapasitas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan melalui:

• pembentukan kebijakan daerah sesuai dengan tuntutan dan kondisi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
• pembenahan metode dan mekanisme penyusunan kebijakan;
• peran serta masyarakat dalam penyusunan kebijakan;
• menilai capaian kinerja masing-masing kebijakan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan masing-masing kebijakan; dan
• melakukan sosialisasi setiap kebijakan kepada penyelenggara pemerintahan daerah untuk menghasilkan pemahaman yang utuh dan menyeluruh terhadap setiap kebijakan.