Pasal 7

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang perdagangan, menerbitkan perizinan impor

berdasarkan pemberian persyaratan untuk perizinan

impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau

Pasal 6.

(2) Dalam hal persyaratan untuk perizinan impor

diputuskan dalam rapat koordinasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan/atau Pasal 6

ayat (2), penerbitan perizinan impor dilakukan

berdasarkan risalah atau notulensi rapat koordinasi.