Pasal 6

(1) Badan usaha milik negara dapat ditugaskan untuk

melaksanakan impor produk/barang untuk

pemenuhan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 ayat (1).

(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang badan usaha milik negara

dapat diberikan berdasarkan keputusan rapat

koordinasi.

(3) Ketentuan pelaksanaan dan keputusan rapat

koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

www.peraturan.go.id

2020, No.99 -5-

mengikuti ketentuan rapat koordinasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4.