Pasal 14

Pemerintah Daerah provinsi memiliki tugas dan tanggung jawab:

• melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemberi Kerja dalam satu daerah provinsi untuk memenuhi kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan;

• melakukan verifikasi lowongan pekerjaan;

• menyebarluaskan lowongan pekerjaan melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan;

• memanfaatkan informasi lowongan pekerjaan untuk perencanaan tenaga kerja, Penempatan Tenaga Kerja, pelaporan informasi pasar kerja, analisis pasar kerja, dan analisis jabatan dalam satu daerah provinsi;

• melakukan . . .

SK No 147387 A

PRESIDEN

• melakukan pembinaan Pengantar Kerja dan/ atau petugas antarkerja dalam satu daerah provinsi;
• melakukan monitoring dan evaluasi kepada Pemberi Kerja dalam satu daerah provinsi terkait kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan; dan
• memberikan sanksi kepada Pemberi Kerja dalam satu daerah provinsi yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan.